LP3ES

Friday
Sep 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

E-mail

Oleh: Mahyudi Mahar

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahun, terutama di Pulau Jawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional, menggambarkan bahwa total lahan sawah beririgasi yakni 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.


Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Sebab sekitar 9 juta ha hutan, sebagian besar adalah hutan alam yang dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Namun hanya sekitar 2 juta ha yang telah ditanami, sedangkan sisanya seluas 7 juta ha menjadi lahan terbuka yang tidak produktif.

Di era 1990 an, ada sekitar 585 konsesi HPH, yang luasnya mencakup 63 juta ha di seluruh Indonesia. Namun tidak lama kemudian beberapa izin HPH dicabut, sebagian karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemegang konsesi HPH dan selebihnya karena nilai tegakan pohon di banyak konsesi HPH menurun, yang mengurangi daya tariknya untuk kegiatan komersial jangka panjang.

Data Departemen Kehutanan, menunjukkan lahan kritis di Indonesia mancapai 23 juta ha dengan rincian 15,11 juta ha di luar kawasan dan 8,14 juta ha di dalam kawasan hutan. Lahan kritis umumnya banyak terjadi di wilayah daerah aliran sungai (DAS).  Hutan ex-HPH yang rusak mencapai 11,66 juta hektar, hanya 2,59 juta ha yang diserahkan pengelolaannya ke PT. Inhutani, sementara sisanya masih dibiarkan terlantar dan tidak produktif. Cukup banyak lahan hutan ex-HPH yang mau dikelola oleh masyarakat sekitar hutan, tetapi statusnya belum jelas sehingga petani tidak meneruskan usaha tersebut. Misalnya, hutan palawa yang ditinggalkan pengusaha HPH di Pulang Pisau, Kalteng .

Hutan-hutan yang telah mengalami penurunan kualitas tersebut, cenderung ditinggalkan oleh perusahaan pemilik HPH dan mencoba mencari lokasi lain di wilayah yang potensi kayunya masih tinggi dan produktif. Lahan yang ditinggalkan ini telah mengalami degradasi yang semakin tinggi, sehingga usaha-usaha untuk perbaikan dan pemulihan lahan tersebut harus segera di upayakan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan guna memperbaiki ekosistem dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Namun kemampuan pemerintah dalam merehabilitasi hutan dan lahan (RHL) masih jauh dari laju deforestasi yakni 1,08 juta ha per tahun, sementara kemampuan RHL hanya  500.000 ha per tahun. Ironisnya, di satu sisi lahan hutan ex-HPH dan lahan kritis cukup luas yang belum dimanfaatkan secara optimal, sementara di pihak lain pemerintah butuh lahan untuk peningkatan produksi pangan.

Laju pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 400 juta jiwa pada 2035 menuntut penyediaan pangan dua kali lipat kebutuhan pangan saat ini. Pemerintah Indonesia harus menguras cadangan devisa sebesar 2 milyar dollar AS untuk mengimpor delapan komoditas untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Besarnya jumlah penduduk itu, bila tidak diiringi dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri, maka Indonesia akan menjadi pasar yang diserbu oleh produk pangan impor.  Indikasi menuju kesana sudah di depan mata, yakni perubahan pola makan masyarakat terutama di kota-kota besar yang semakin menyukai berbagai produk pangan olahan berbasis gandum. Pemenuhan kebutuhan gandum sepenuhnya masih impor, sebab bahan pangan ini belum bisa diproduksi di Indonesia. Ketergantungan terhadap bahan pangan impor yang tinggi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bisa menimbulkan kerawanan sosial dan politik

Sistem Agroforestri

Pengelolaan lahan ex-HPH dan kritis yang berwawasan konservasi dapat dilakukan dan disesuaikan pada kondisi lahan, tanpa mengabaikan kepentingan ekonomis sesaat (yang bisa merusak ekosistem hutan dalam jangka panjang) tetapi juga mempertimbangkan aspek konservasinya. Sistem pengelolaan lahan hutan yang baik untuk itu adalah sistem agroforestri.
Agroforestri adalah ”suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman (termasuk tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat". (King dan Chandler, 1978).

Ada beberapa kelebihan sistem agroforestri diantaranya, pemanfaatan lahan secara optimal yang ditujukan kepada produksi hasil tanaman berupa kayu dan non kayu secara berurutan dan/atau bersamaan. Pembangunan hutan secara multi fungsi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Sebagai upaya protektif terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak hutan alam yang selama ini berfungsi menyerap karbon (C).  Diperkirakan hutan alam dapat menyerap karbon antara 200-350 ton per ha atau 1000 ton CO2 per ha.

Meningkatkan pendapatan petani/penduduk miskin di sekitar hutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Tersedianya bahan pangan guna mendukung proses pemantapan ketahanan pangan masyarakat, yakni tersedianya pangan yang cukup, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat.

Sistim agroforestri dengan berbagai bentuknya telah terbukti sebagai sistem penggunaan lahan yang cukup ideal dan mampu mengendalikan degradasi lahan akibat erosi air dan angin. Disamping itu secara ekonomi memberikan pendapatan yang cukup tinggi bagi petani. Peran agroforestri sebagai salah satu tindakan konservasi tanah dan air pada lahan marginal kiranya menjadi salah satu pilihan yang dapat mengatasi degradasi lahan dan penggunaan lahan yang bekelanjutan yang telah diterima oleh masyarakat. Sistem agroforestri ini perlu dikembangkan dan modifikasi pada kondisi iklim dan budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian agroforestri merupakan suatu sistem penggunaan lahan yang tepat untuk mendukung pertanian berkelanjutan, karena disamping memiliki konstribusi produksi yang nyata dan beragam, juga fungsi konservatif terhadap lingkungan dan keadaan sosial sehingga menjamin ekonomi yang lebih luas dan keamanan pangan lebih tinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah political will pemerintah dan dukungan stakeholders.

Penulis, Peneliti LP3ES

 

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Oleh: Mahyudi Mahar

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahun, terutama di Pulau Jawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional, menggambarkan bahwa total lahan sawah beririgasi yakni 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

More: