LP3ES

Thursday
Aug 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sistem Korupsi

E-mail

Di negeri ini percepatan upaya pemberantasan korupsi tak sebanding dengan kecepatan tindakan korupsi itu sendiri.

Pemberantasan korupsi bergerak secara deret hitung, sementara tindakan korupsi membiak menurut deret ukur. Artinya, tindakan korupsi lebih progresif daripada upaya pemberantasannya.

 

Ada yang berpendapat bahwa gejala korupsi sulit diberantas hingga derajat terendah dikarenakan korupsi sudah menggurita pada seluruh sistem kehidupan, terutama sistem birokrasi pemerintahan, hukum, politik, bahkan pendidikan.

Mengguritanya korupsi pada sistem membuat sistem ini lambat laun membusuk. Di sini gejala korupsi dipandang sebagai virus atau penyakit yang menempel pada sistem. Secara teoretis ini semestinya mudah diatasi: amputasi virus hingga ke akar-akarnya. Dengan kata lain, sebanyak mungkin koruptor ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.

Persoalannya menjadi tidak sederhana ketika korupsi tidak lagi bekerja seperti virus yang menempel pada sistem, melainkan mampu memperumit diri menjadi sistem sosial tersendiri: sistem korupsi. Menurut Niklas Luhmann (1927-1998), sebuah sistem sosial dapat terbentuk secara autopoeisis, membentuk dirinya sendiri. Sistem korupsi membentuk diri dengan cara mengambil kemungkinannya dari situasi lingkungan ekonomi, politik, dan budaya yang gaduh serta anomik.

”GILA”

Bagi Talcott Parsons (1920- 1979), suatu gejala berkembang menjadi suatu sistem ketika mampu menjalankan fungsi GILA: pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), pemeliharaan (latent pattern maintanance), dan adaptasi (adaptation).

Pertama, korupsi memiliki fungsi pencapaian tujuan, yakni memperkaya diri dan kelompok atau memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ini bisa kita lihat dalam, misalnya, praktik politik uang. Dalam praktik politik uang, biasanya diperoleh dari hasil korupsi, entah itu dilakukan sendiri entah orang lain.

Kedua, korupsi juga memiliki elemen pengintegrasi sehingga kukuh dilakukan dan sulit diurai. Salah satu elemen pengintegrasi dari sistem korupsi ini tidak lain adalah kepentingan politik dan celah hukum yang bisa disiasati untuk melindungi bahkan meloloskan para pelaku korupsi.

Ketiga, korupsi menjadi sistem karena korupsi memiliki cara memelihara dan merawat diri sehingga praktik korupsi bisa bekerja secara berkelanjutan. Kemampuan memelihara dan merawat diri ini justru dilakukan tanpa sadar oleh masyarakat dengan melantaskan permakluman pada fenomena pembusukan yang terjadi sehari-hari meski dalam jumlah sangat kecil, seperti pungutan liar di jalan pelintasan.

Terakhir, sistem korupsi mengukuhkan diri karena mampu beradaptasi. Kendati korupsi secara moral buruk dan ditentang, tampaknya cara korupsi bisa beradaptasi seolah-olah yang melakukan tidak lagi merasa bersalah. Ini biasanya terjadi pada apa yang disebut gratifikasi. Sejumlah uang diberikan kepada pejabat sebagai ungkapan rasa terima kasih. Untuk tidak lagi disebut praktik kotor, korupsi dilakukan atas nama balas budi.

Jika keempat fungsi tersebut berjalan, sistem korupsi menemukan bentuk yang stabil nan mapan. Artinya, dalam jangka panjang kita hidup dalam sistem kebusukan dan kita menjadi bagian dan aktif di dalamnya. Korupsi lalu menjadi cara hidup. Ini mengerikan!

Distingsi

Agar bisa keluar dari sistem kebusukan ini, meminjam istilah Luhmann, harus ada proses distingsi. Proses distingsi ini pada dasarnya merupakan upaya ”sadar” untuk membedakan atau menyeparasi diri dari sistem yang stabil. Tanpa adanya distingsi ini, berarti kita gila, buta, dan tidak sadar dengan keadaan lingkungan.

Awalnya distingsi untuk memperjelas mana sistem korupsi dan yang bukan. Selanjutnya distingsi dilakukan untuk mengguncang sistem yang sudah ada. Untuk mengguncang sistem korupsi, distingsi tidak hanya bergerak pada tingkat pencitraan dan janji-janji politis, melainkan diarahkan pada gerakan yang sungguh-sungguh menegasikan sistem korupsi.

Gerakan antikorupsi yang dipelopori ICW dan beberapa elemen masyarakat pada dasarnya merupakan gerakan distingsi yang mendestabilisasi stabilitas sistem korupsi. Namun, bila kita menggunakan kerangka GILA, gerakan ini masih sebatas menjadi pengganggu sistem korupsi.

Gerakan ini memang memiliki tujuan yang jelas, yakni membebaskan masyarakat dari korupsi. Ada upaya mereka melakukan gerakan kultural antikorupsi melalui beberapa model pendidikan di masyarakat, penyingkapan kasus-kasus korupsi, dan sebagainya. Akan tetapi, gerakan ini masih perlu diuji di tengah apatisme dan adanya permakluman terhadap ”korupsi kecil-kecilan” di masyarakat.

Selebihnya gerakan ini masih belum memiliki pengintegrasi yang kuat dan mekanisme merawat gerakan ini dalam jangka panjang sehingga gerakan ini belum bertransformasi menjadi sistem tersendiri, sistem antikorupsi.

Namun, gerakan distingsi ini wajib diapresiasi dan didorong bersama sampai menjadi sistem sosial yang otonom dengan harapan negeri ini tidak makin membusuk, tidak semakin hancur lalu musnah.

Wildan Pramudya Aktif di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Masyarakat (LP3ES) Jakarta

Dimuat di Kompas, 21 Juni 2011

 

 

 

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Oleh: Mahyudi Mahar

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahun, terutama di Pulau Jawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional, menggambarkan bahwa total lahan sawah beririgasi yakni 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

More: