LP3ES

Friday
Sep 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Studi Demokrasi dan HAM

E-mail

Image Sejak awal dasawarsa 1990-an, tepatnya 1992, LP3ES mendirikan CESDA (Center for the Study of  Democracy and Development), yang secara khusus melaksanakan program pengembangan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan CESDA  mencakup antara lain serangkaian survai pengumpulan pendapat umum, diskusi dan seminar yang berhubungan dengan isu-isu strategis demokratisasi dan perlindungan HAM, pemberdayaan kelembagaan demokrasi seperti pers dan polling media,   mendirikan perpustakaan yang berisikan buku-buku tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan lain-lain.  

Dalam rangka mendorong proses transisi ke demokrasi, yang gejalanya sudah muncul sejak awal dasawarsa 90-an, dengan bantuan USAID dan OTI/USAID dalam suatu block grant programme sejak tahun 1996 LP3ES berperan menjadi pelaksana penyaluran bantuan untuk sekitar 35 NGO kecil/lokal yang bergerak dalam advokasi HAM dan demokrasi.

Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan NGO lokal seperti pendidikan kewarganegaraan (civic education), advokasi dan kampanye hak-hak sipil dan politik, hak-hak kaum perempuan dan kesetaraan gender, lingkungan hidup, termasuk pendidikan pemilih (voter education) dan pemantauan pemilu. Menjelang Pemilu 1999, LP3ES bekerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme), telah menyalurkan bantuan untuk mendukung  37 NGO dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu. 

Program yang saat ini sedang dikembangkan adalah Program Studi dan Pengembangan Demokrasi. Tujuan program ini adalah  meningkatkan efektivitas LP3ES dalam  memfasilitasi dan mendorong keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Serangkaian kegiatan yang terdiri dari survai pengumpulan pendapat umum; pendidikan kewarganegaraan; studi transisi ke demokrasi; pengembangan manajemen konflik, local grant-making; serta penerbitan buku-buku tentang demokrasi, civil society dan persoalan good governance


 

Democracy and Human Right Studi

Since early 1990s, to be exact in 1992, LP3ES founded CESDA (Center for the Study of Democracy and Development), which specifically carries out democracy development and human rights programs. Its activities include a series of public opinion polling, discussions and seminars on strategic issues related to democratization and human rights protection, empowerment of democracy institutions like the press and media polling, the creation of a library for books and democracy and human rights, and others.

In order to push forward the transition process to democracy, whose phenomena had appeared since early 1990s, with assistance from USAID and OTI/USAID in a block grant program since 1996, LP3ES played the role of channeling assistance for around 350 small/local NGOs involved in human rights and democracy advocacy.

The assistance was meant to support activities of local NGOs like civic education, advocacy and campaigns for civil and political rights, women’s rights and gender equality, environment, voter education and election monitoring.   Prior to the 1999 general election, LP3ES cooperated with UNDP (United Nations Development Program) to channel assistance to 37 NGOs for voter education and election monitoring.

The program currently developed by LP3ES is  Democracy Study and  Development Program, which aims to increase the effectiveness of LP3ES in facilitating and pushing forward democratization in Indonesia. Program activities include public opinion polling; civic education; study of transition to democracy; development of conflict management; local grant-making; publication of books on democracy, civil society and good governance.

 


     

 

 

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Oleh: Mahyudi Mahar

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahun, terutama di Pulau Jawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional, menggambarkan bahwa total lahan sawah beririgasi yakni 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

More: