LP3ES

Friday
Sep 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Koalisi di Tepi Kehancuran

E-mail
Suhardi Suryadi
ImageKisruh sidang paripurna DPR merupakan puncak dari perbedaan politik di antara partai-partai dalam menyikapi hasil Pansus Bank Century. Kericuhan ini sungguh sangat disayangkan mengingat sebagai wakil rakyat yang terhormat, para anggota dewan tidak mampu menahan emosi dan bertindak secara etis dan beradab sekalipun dalam suasana dan tekanan politik yang panas. Nampaknya, memanasnya tensi politik ini tidak lepas dari upaya masing-masing partai mempertahankan keyakinannya bahwa pendapat politiknya yang paling benar.

 

Pada dasarnya kekisruhan dalam sidang paripurna DPR juga cerminan dari persaingan politik yang dipicu dari pendapat akhir empat fraksi (PDIP, Hanura, Golkar,dan PKS) yang menyebut nama Wapres dan Menkeu dalam kasus Century. Publik bisa memahami pendapat yang disampaikan PDIP dan Hanura karena memang sejak awal telah menempatkan posisi politiknya sebagai oposisi dari Pemerintahan SBY. Namun, tatkala yang menyebut nama adalah Golkar dan PKS sebagai mitra koalisi, masyarakat menjadi bingung dan bertanya-tanya, ada kepentingan politik apa dari manuver kedua partai ini.

Tak ayal, masyarakat kemudian beranggapan bahwa kasus Bank Century adalah pintu masuk yang tepat untuk memperkuat posisinya di struktur kekuasaan. Kondisi ini semakin mengindikasikan betapa elite partai sangat kental sifat pragmatismenya, di mana menduduki kekuasaan di pemerintahan jauh lebih efektif dalam mengembalikan kebesaran partai dibanding menjawab masalah dan tantangan internal partainya

Rapuhnya Koalisi

Secara umum,koalisi adalah sebuah terminologi yang telah diterima sebagai aliansi atau persekutuan partai yang bersifat sementara untuk melakukan tindakan yang disepakati (Rodriguez, 1996). Mengacu pada pengertian ini, membangun koalisi adalah proses pengorganisasian partai secara kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Kadushin, Hochschild, dan Rogers, sebagaimana dikutip (Dash, 2004), menjelaskan bahwa koalisi sulit untuk dapat berkembang dengan memberi dampak yang signifikan manakala mitra koalisi tidak siap mengambil risiko, saling mempercayai, dan memiliki keyakinan bahwa koalisi berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

Presiden SBY sejak awal menyadari perlunya membangun koalisi besar untuk meningkatkan efektivitas pemerintahannya karena Partai Demokrat tidak menguasai mayoritas DPR. Dengan melibatkan wakil partai politik duduk dalam kabinet diharapkan setiap kebijakan yang ditetapkan akan mendapat dukungan DPR mengingat koalisi Pemerintahan SBY di DPR memiliki 421 kursi. Di Swiss misalnya, koalisi empat partai di pemerintahan dapat bertahan hampir 50 tahun sehingga dikenal dengan Magic Formula.

Pada dasarnya kabinet yang didasarkan atas koalisi dengan mayoritas di DPR sangatlah ideal dan lebih stabil. Namun dalam kasus Bank Century,koalisi Pemerintahan SBY justru rapuh karena perbedaan pandangan dan kepentingan pragmatisme politik dari mitra koalisi. Dengan alasan mewujudkan pemerintahan bersih, baik Golkar dan PKS, secara tegas menyebut bahwa kasus Bank Century merupakan bentuk kesalahan kebijakan yang dibuat Boediono dan Sri Mulyani Indrawati. Sehingga, kedua pejabat ini diminta untuk mundur dan diproses secara hukum. Sikap politik kedua mitra koalisi ini secara tidak langsung terkesan berupaya mendelegitimasi Pemerintahan SBY di mata publik.

Rapuhnya koalisi Pemerintahan SBY disebabkan dua faktor yaitu: Pertama, sebagai peraih suara terbanyak ternyata Partai Demokrat tidak mampu menjalankan perannya sebagai "King Maker" dalam mengorganisir mitra koalisinya di DPR. Ini tidak terlepas dari kapasitas para politisi demokrat dalam argumentasi, lobi, dan komunikasi.

Kedua, dasar berkoalisi bukan pada kesamaan ideologi melainkan kepentingan pragmatis yaitu kekuasaan di pemerintahan. Dengan duduk dalam kekuasaan,maka pencitraan dan penggalangan kader dapat dilakukan seiring dengan menjalankan tugas pemerintahan.

Koalisi ke Depan


Kasus Bank Century adalah pelajaran dalam menata koalisi ke depan. Memelihara koalisi menjadi penting untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan efektif dalam mendorong perubahan utamanya di bidang kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat miskin.

Selain fokus pada kemampuan Partai Demokrat dalam mengharmoniskan hubungan dan dukungan mitra koalisinya, maka mekanisme pengelolaan dan penyelesaian beragam sengketa yang muncul dalam koalisi juga menjadi sangat penting. Perbedaan pandangan antarmitra koalisi atas suatu kebijakan adalah wajar dan mutlak diperlukan namun penyelesaiannya selayaknya di tingkat internal koalisi, bukan di ruang politik. Karenanya, jika mitra koalisi tidak sepakat dengan suatu kebijakan pemerintah seharusnya memutuskan mundur dari posisi pemerintahan dan memperkuat peran oposisi.

Sebaliknya,koalisi pemerintahan dengan kekuatan minor di DPR bukanlah malapetaka karena pemerintah semakin dituntut untuk bekerja lebih baik dan berkompetisi dengan kekuatan di DPR dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga, akan terwujud persaingan politik yang sehat dan kelak masyarakat yang menjadi wasit untuk menilai siapa yang bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat dan siapa yang semata-mata bekerja untuk kepentingan individu dan kelompoknya.Dengan demikian, berkoalisi dengan rakyat jauh lebih penting ketimbang dengan partai atau kekuasaan yang sifatnya sementara.(*)

Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES

Artikel ini dimuat di harian Seputar Indonedia Edisi Rabu, 3 Maret 2010

 

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Oleh: Mahyudi Mahar

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahun, terutama di Pulau Jawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional, menggambarkan bahwa total lahan sawah beririgasi yakni 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

More: