LP3ES

Monday
Nov 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Memeriksa Kewajiban Negara: Instumen Monitoring Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan Dasar

E-mail
ImagePerlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) baik menyangkut hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Bahkan berbagai kalangan memandang negara gagal menunaikan kewajiban atas penhormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sepanjang kurun pasca reformasi. Sejumlah pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (HESB) serius banyak dilakukan. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang tidak melindungi dan memenuhi hak rakyat (act by commision), seperti pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik khusus yang berakibat pada tidak dipenuhinya hak dan tidak dibarengi dengan tindakan yang cukup untuk menjamin penghasilan minimum, Pemberlakuan UU atau kebijakan yang tidak sejalan dengan perlindungan HESB tetapi juga ditandai oleh gagalnya negara dalam mengambil langkah yang tepat (Act by ommission) untuk melindungi warganya dari jerat kemiskinan .

Tingginya kasus busung lapar di banyak wilayah di Indonesia, padahal negeri kita memiliki sumberdaya melimpah; penyakit polio yang menyerang anak-anak keluarga miskin; sulitnya akses keluarga miskin mendapatkan layanan rumah salit; krisis pangan di banyak wilayah; minimnya informasi kesehatan yang memadai dari pemerintah, termasuk makanan dan minuman yang berbahaya; tingginya angka putus sekolah; angka pengangguran yang melonjak; krisis air bersih; dan kemiskinan yang semakin meningkat merupakan sejumlah indikator dari kegagalan negara dalam perlindungan HESB.

Namun demikian, harus pula diakui sejumlah langkah pemenuhan atas HESB telah dilakukan negara pada kurun ini. Satu kemajuan yang patut dicatat adalah langkah pemerintah meratifikasi dua kovenan penting dalam penegakan hak asasi manusia, yakni Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 30 September 2005. Ratifikasi ini tentu saja bukan serta merta sebuah jaminan membaiknya penegakan HAM di negeri ini, karena belajar dari pengalaman masa lalu, ratifikasi instrumen hukum internasional seringkali sekedar sebai alat diplomasi untuk menaikkan citra di dunia internasional dan berhenti pada tataran komitmen normatif. Namun, ratifikasi ini setidaknya mencerminkan komitmen keterlibatan pemerintah dalam rezim hukum HAM internasional dan membuka ruang bagi penegakan HAM.

Monitoring Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB)

Untuk memastikan apakah negara benar-benar menunaikan kewajibannya, maka sangatlah penting melakukan monitoring HESB. Monitoring sendiri pada dasarnya adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka menemukan hal-hal yang salah pada suatu situasi tertentu atau kasus individual. Kerja-kerja ini tentu saja memerlukan beragam informasi mengenai kejadian atau temuan dalam suatu periode tertentu dan memberikan suatu penilaian umum yang mengindikasikan apakah terjadi perubahan kondisi. Dalam konteks HAM, monitoring dilaksanakan untuk melihat apakah standar atau norma HAM internasional dijalankan dalam lingkup domestik. Kerja-kerja ini dimaksudkan untuk menunjukkan apa-apa yang salah dengan suatu situasi atau kasus dan untuk mengindikasikan langkah apa yang dapat diambil untuk memecahkannya. Kebanyakan pekerja HAM melakukan monitoring dalam rangka merespon situasi atau kasus. Namun demikian, seringkali monitoring juga dilakukan untuk dapat memberikan peringatan dini (early wraning).

Mengacu pada Manuel Gusmao (2000), monitoring HAM pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yakni monitoring situasi (indicator based monitoring) dan monitoring kasus (event based monitoring). Monitoring Situasi memfokuskan pada penggambaran dan analisa kejadian pelanggaran HAM secara umum dalam suatu negara. Di samping melaporkan dokumentasi kejadian, laporan situasi juga memasukkan penilaian terhadap kemajuan negara dalam legislasi HAM dan pembentukan institusi HAM. Monitoring situasi sangat bermanfaat bagi penilaian pemenuhan pemerintah terhadap kewajiban yang dijanjikan dalam melindungi HAM ataupun memonitoring untuk tujuan domestik, seperti melakukan pengaduan dan penyadaran publik. Kedua, Monitoring Kasus, sangat terfokus dan berorientasi pada korban. Kerja monitoring diorientasikan pada seorang klien, baik korban individual ataupun kelompok dalam mengejar keadilan atau dalam mendapatkan perhatian medis.

Kewajiban Negara

Melakukan monitoring hak asasi manusia, terutama dalam lingkup HESB haruslah selalu dikontekskan dalam ranah relasi antara warganegara sebagai pemangku hak dan negara sebagai entitas yang berkewajiban memenuhi hak. Secara struktural, HAM dapat dilihat sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan warganegara. Pada tingkat internasional, kontrak sosial, bukan hanya melibatkan dua pihak, individu dan negara tetapi juga komunitas atau organisasi dari negara-negara. Dalam kontrak sosial itu, selalu mengandung hak dan kewajiban, baik bersifat vertikal maupun horisontal. Hubungan antara individual dan dalam suatu negara diatur oleh hukum nasional atau lokal, sedangkan antar negara diatur melalui hukum internasional.

Mengacu pada relasi di atas, maka monitoring hak atas pendidikan dan kesehatan haruslah pula difokuskan pada pemenuhan kewajiban negara atas hak-hak warganya. Oleh karenanya, sangatlah penting memahami lingkup kewajiban negara dalam HESB. Ada beberapa jenis kewajiban yang harus diemban oleh negara. Pertama, kewajiban sebagaimana dirumuskan dalam Kovenan Internasional HESB (KIHESB). Kewajiban ini melingkupi; 1). Mengambil langkah-langkah (undertakes to take steps) secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknis. 2). Memaksimalkan sumberdaya yang tersedia (to the maximum available resources). Negara berkewajiban, tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya, untuk menghormati hak-hak subsistensi minimum bagi semua orang. “Sumber-sumber daya yang tersedia” mengacu pada sumber-sumber dalam suatu negara dan yang tersedia darimasyarakat internasional melalui kerjasama dan bantuan internasioanl. 3). Secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya atas HESB (achieving progressively the full realization). Kewajiban ini mengharuskan negara peserta berupaya secepatnya ke arah terwujudnya hak-hak itu. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk menunda-nunda secara tidak terbatas atas realisasi hak-hak ini. Beberapa kewajiban juga mengharuskan pelaksanaan sepenuhnya dengan segera, misalnya larangan mengenai diskriminasi. 4). Melalui cara-cara yang sesuai, termasuk secara khusus penerimaan ukuran-ukuran legislatif (by all appropriate means including particularly adoption of legislative measures). Pada tingkat nasional, negara harus menggunakan sarana yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, upaya perbaikan yudisial, ekonomi, sosial dan pendidikan, untuk memenuhi hak itu.

Kedua, Kewajiban generik, yang melingkupi; kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), kewajiban untuk melindungi (obligation to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill). Selain itu, KIHESB juga memandatkan agar negara memenuhi kewajibannya dengan segera, bukan realisasi bertahap, tanpa ditunda-tunda, sekalipun ketersediaan sumberdaya sangat minim, menyangkut hak yang dikategorikan sebagai hak-hak minimum (minimum core content of rights) serta menghapuskan dengan segera berbagai upaya diskriminasi terhadap pemenuhan hak, baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kepemilikan, status kelahiran, orientasi seksual, perbedaan usia, status kesehatan, atau kecacatan. Namun demikian, penting dicatat bahwa kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk tindakan afirmatif guna menghapuskan kondisi-kondisi ketertinggalan perempuan bukanlah tindakan diskriminasi. Tindakan yang istimewa terhadap perempuan ini harus dihentikan manakala sudah tercipta persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Mengembangkan Instrumen

Monitoring Urgensitas monitoring HESB, tentulah tidak diragukan lagi. Monitoring tentu bisa dilakukan oleh berbagai elemen, baik dari unsur pemerintah hingga masyarakat sipil, termasuk di dalamnya berbagai organisasi non pemerintah (NGOs). Pilihan terhadap jenis monitoring, apakah mau berbasis indicator (indicator based monitoring) atau berbasis kejadian (event based monitoring), ataupun berbasiskan media (media based monitoring) disesuaikan dengan komitmen dan kapabilitas pemonitor.

Unsur yang sangat penting dalam melakukan monitoring adalah penyusunan instrumen monitoring. Instrumen ini merupakan perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penggalian informasi sekaligus basis bagi analisa penilaian terhadap kondisi hak, pemenuhan kewajiban, serta penilaian terhadap pelanggaran HAM oleh negara. Instrumen monitoring dapat berupa rumusan indikator yang mengacu pada indikator proses yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk melaksanakan (obligation to conduct) maupun indikator capaian yang menyangkut kewajiban negara untuk mencapai pemenuhan hak (obligation to result). Penetapan indikator ini kemudian diturunkan dalam penjabaran pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menggali informasi.

Menyusun instrumen monitoring bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi, referensi instrumen monitoring yang menyangkut HESB sangatlah terbatas. Di Indonesia sendiri, wacana dan monitoring HESB baru berkembang beberapa tahun terakhir, dan instrumen monitoring yang berbasis pada HESB pun belum. Sementara, di tingkat internasional, juga masih terbatas.

Di tengah keterbatasan akses referensi dan penguasaan HESB, CESDA-LP3ES, sejak 3 tahun lalu mencoba mengembangkan instrumen monitoring HESB, terutama berkaitan dengan Hak atas Pendidikan Dasar dan Hak atas Layanan Kesehatan. Instrumen ini telah digunakan dalam kerja-kerja monitoring hak atas pendidikan dan kesehatan (HPK) di sejumlah wilayah, Kab. Sikka, NTT; Kab. Indramayu, jawa Barat, dan kab. Jayapura, Papua. Monitoring dilakukan melalui dua metode; monitoring berbasis indikator dan monitoring media. Monitoring dilakukan bersama-sama dengan mitra lokal; ACK (Aksi Cinta Kehidupan) di Sikka, Fahmina Institute di Indramayu, dan PKBI di Jayapura.

Pengembangan instrumen monitoring yang dilakukan CESDA-LP3ES bersama mitra lokal yang mengacu pada berbagai referensi HESB, seperti Resource book tentang HESB, Kovenan Internasional HESB dan general comment Komite HESB, terutama Komentar no. 11 tentang Pendidikan Primer, Komentar no. 13 tentang Pendiidkan dan Komentar no. 14 tentang Kesehatan. serta instrumen monitoring yang dikembangkan organisasi di tingkat internasional inilah yang coba dihadirkan dalam buku ini. Tentu saja, kami menyadari, penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna dan ke depan masih perlu dikembangkan lebih mendalam dan lebih baik. Namun demikian, kami mencoba memberanikan diri untuk menerbitkan dengan harapan buku ini akan dapat membantu teman-teman atau pihak-pihak lain yang melakukan monitoring HESB.

Jakarta, Januari 2006

Naning Mardiniah

 

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Optimalkan Lahan Untuk Ketahanan Pangan

Oleh: Mahyudi Mahar

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahun, terutama di Pulau Jawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional, menggambarkan bahwa total lahan sawah beririgasi yakni 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

More: